JAKARTA, kabarkepri.co.id ] — Mantan Ketua KPK, Komjen Pol. Purn. Firli Bahuri, resmi menyandang gelar Doktor bidang Hukum dari Universitas Pancasila setelah mempertahankan disertasinya yang berjudul “Penyelesaian Konflik Horizontal Berbasis Integrasi Hukum, Budaya, dan Kesejahteraan Sosial di Nusa Tenggara Barat”, Sabtu (3/10/2026).
Sidang Terbuka Promosi Doktor yang dipimpin Rektor Universitas Pancasila, Prof. Adnan Hamid, ini mengantar Firli lulus dengan predikat Summa Cumlaude dan IPK sempurna, yakni 4,0.
"Di Universitas Pancasila, kami tidak hanya memberikan penilaian berdasarkan prestasi akademik namun juga kearifan yang dimiliki peserta didik,” ujar Prof. Adnan Hamid.
Selain menerbitkan jurnal terindeks nasional SINTA dan internasional SCOPUS Q1 Springer Nature, hasil penelitian Firli juga dibukukan dengan judul “Model Resolusi Konflik Horizontal: Integrasi Hukum, Budaya, dan Kesejahteraan Sosial”. Didampingi Prof. Agus Surono sebagai Promotor serta Prof. Adnan Hamid dan Prof. Irwansyah sebagai Co-Promotor, Firli menemukan bahwa konflik horizontal berakar dari ketimpangan sosial-ekonomi.
Melalui pendekatan sosio-legal, ia menawarkan Model Tri-Sinergis yang menggabungkan hukum, budaya, dan kesejahteraan sosial. Ia menyoroti pentingnya menyatukan hukum nasional dengan living law atau kearifan lokal seperti tradisi Begawe di masyarakat Sasak dan filosofi Maja Labo Dahu di Bima.
"Saya menggunaan tiga hak yang melekat pada diri saya, yakni hak berpikir, hak membaca, dan hak menulis, untuk menyelesaikan studi ini,” ujar Firli, yang mengaku berdamai dengan diri sendiri menghadapi berbagai tekanan selama 2 tahun 10 bulan masa studinya.
Sidang yang dihadiri keluarga tercinta, para rekan, serta tokoh kepolisian senior seperti Jenderal Pol. Purn. Rusdihardjo dan Komjen Pol. Purn. Togar M. Sianipar ini berlangsung serius sekaligus diselingi suasana segar berkat jawaban-jawaban humoris Firli.
Menjelang akhir sidang, Promotor Prof. Agus Surono membacakan sebuah puisi menyentuh tentang perjuangan akademik Firli di tengah beratnya tekanan politik, yang membuat sejumlah peserta sidang hingga Firli sendiri berupaya menahan air mata.(**)