Skip to main content

BP Batam dan Polri Perkuat Sinergi Jaga Keamanan dan Kepastian Hukum

Fernandes Tampubolon
Editor Fernandes Tampubolon
2 min read
IMG-20260823-WA0189

​BATAM, kabarkepri.co.id ] - Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) resmi memperkuat sinergi untuk menjaga keamanan, ketertiban, serta kepastian hukum di wilayah kerja BP Batam. Penguatan kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) di Balairung Sari BP Batam, Jumat (21/8/2026).

​MoU tersebut ditandatangani oleh Kepala BP Batam Amsakar Achmad, didampingi Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra, bersama Asisten Utama Operasi (Astama Ops) Polri, Komjen Pol Muhammad Fadil Imran. Pada kesempatan yang sama, BP Batam juga meneken Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Polda Kepri yang ditandatangani bersama Kapolda Kepri, Irjen Pol Asep Safrudin.

​Ruang lingkup kerja sama ini meliputi pertukaran data, bantuan pengamanan, penanganan konflik sosial, penegakan hukum, peningkatan kapasitas SDM, hingga pemanfaatan sarana dan prasarana.

​"Penguatan kolaborasi antara BP Batam, Polri, dan Polda Kepri dinilai penting seiring dengan posisi Batam sebagai kawasan strategis nasional dan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan Indonesia. Kami juga berharap penandatanganan ini dapat memperkuat soliditas BP Batam dan Polri dalam penyelesaian permasalahan hukum di Kota Batam." kata Amsakar Achmad Kepala BP Batam

​Dengan dukungan keamanan yang kondusif dan kepastian hukum yang terjaga, BP Batam optimistis iklim investasi dan aktivitas ekonomi di Batam dapat terus berkembang secara berkelanjutan.

​Senada dengan hal tersebut, Astama Ops Polri Komjen Pol Muhammad Fadil Imran menegaskan bahwa kolaborasi ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam mengawal pembangunan di daerah.

​"Keinginan kami adalah, Polri hadir tidak hanya sebagai security provider, tapi juga sebagai partner pembangunan. Saya titip kepada Kapolda Kepri dan jajaran agar Nota Kesepahaman ini betul-betul dikawal implementasinya." kata Komjen Pol Muhammad Fadil Imran. (**)